Prangko Antikorupsi jadi Media Sosialisasi KPK

12 Oktober 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, PT Pos Indonesia, dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara (Peruri) RI berkolaborasi dalam pembuatan prangko nilai antikorupsi. Pembuatan prangko antikorupsi ini sebagai salah satu upaya KPK dalam melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana, mengatakan pihaknya mengajukan konten antikorupsi untuk dibuat menjadi prangko sebagai dokumen sejarah untuk menunjukkan perjuangan pemberantasan korupsi.

”Berbagai cara dan upaya dilakukan KPK dalam rangka kampanye nilai antikorupsi, dan tahun ini setelah diskusi dan masukan dari teman-teman Kominfo, ternyata prangko masih bisa digunakan sebagai media kampanye. Kemudian KPK melakukan diskusi teknis dengan pihak terkait mengenai bagaimana upaya pembuatan prangko ini untuk memuat nilai antikorupsi,” ujar Wawan dalam penandatangan persetujuan desain prangko antikorupsi di Gedung ACLC KPK, Selasa, 11 Oktober 2022.

Wawan mengatakan, penggunaan prangko sebagai media kampanye KPK akan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas. Selain menyebarkan nilai antikorupsi, harapannya melalui sosialisasi ini publik dapat juga diperkenalkan kembali manfaat dan fungsi prangko.

”Diharapkan lewat prangko dan pesan antikorupsi yang tertulis di dalamnya dapat menggunggah kembali penggunaan prangko. Dan dengan menggunakan prangko antikorupsi ini, nilai-nilai integritas itu dapat diimplementasikan oleh masyarakat,” ujar Wawan.

Ketua Tim Kerja Tata Laksana Prangko Direktorat Pos-Ditjen PPI Kominfo, Eko Wahyuwanto, mengatakan prangko menjadi media yang tepat untuk kampanye antikorupsi oleh KPK. Eko menyinggung sedikit kisah Diplomasi Sipadan-Ligitan antara Malaysia dan Indonesia. Kala itu, Negeri Jiran unggul dalam diplomasi lantaran menerbitkan prangko Pulau Sipadan-Ligitan, sehingga dunia sudah mengenal bahwa pulau tersebut adalah bagian dari Malaysia.

”Prangko dicatatkan di organisasi dunia di bawah organisasi PBB, kedaulatan Sipadan-Ligitan saat itu otomatis diakui oleh dunia melalui prangko,” kisah Eko.

Oleh karena itu, Eko sangat mendukung upaya KPK dalam kampanye antikorupsinya melalui media prangko. Menurut dia, banyak hal bisa dilakukan melalui prangko. Selain fungsi utama sebagai alat bayar dan juga pengiriman pos, prangko memiliki fungsi edukasi.

”KPK menerbitkan prangko adalah pilihan yang tepat. Sekeping kertas itu bisa bicara banyak, apalagi sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang dilakukan KPK menyasar dari PAUD hingga maut, sejak dari PAUD sudah mulai kita kenalkan prangko, itu menanamkan nilai antikorupsi sejak dini,” ujar Eko.

Dalam menjadikan prangko sebagai sebuah terobosan baru, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK telah melalui berbagai tahapan. Diawali dari usulan pembuatan prangko dari KPK kepada Kominfo, digelarkan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pihak terkait, termasuk Perum Peruri, Pos Indonesia, Transparency International Indonesia (pegiat antikorupsi) dan Design Expert.

Prangko yang diajukan adalah prangko reguler berupa Prangko Peringatan (Komemoratif Stamp) yang nantinya terdaftar di Kesatuan Pos Sedunia atau Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi internasional bidang pengiriman barang dan prangko yang bermarkas di Bern, Swiss. Prangko ini juga akan disimpan di Museum Prangko Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Rencananya, Prangko Nilai Antikorupsi akan diterbitkan pada momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Desember mendatang.