Memahami Pentingnya SPI bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

13 Juli 2022

KPK tahun ini kembali mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan diikuti oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di seluruh Indonesia. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, SPI juga telah menjadi motor penggerak perubahan di berbagai instansi tanah air.

Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK telah memulai SPI pada Juli 2022 yang akan berlangsung hingga September 2022. Seperti tahun sebelumnya, SPI menilai Pemerintah Daerah di 34 Provinsi dan 506 Kabupaten/Kota serta 96 Kementerian/Lembaga.

Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Wahyu Dewantara Susilo, Spesialis Monitoring KPK, mengatakan bahwa SPI telah menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).

"IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK di tingkatan negara. Sementara SPI ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atau IPK," kata Wahyu dalam perbincangan dengan ACLC.

SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya.

Wahyu menjelaskan, SPI penting untuk menciptakan kesadaran akan adanya risiko korupsi di pemerintahan, kementerian, atau lembaga. Hasil SPI yang dipublikasikan ke masyarakat juga akan mendesak dilakukannya perbaikan sistem pada organisasi agar tidak ada lagi celah korupsi.

"Jika nilai SPI jelek, maka di mata publik akan kurang bagus. Naming and shaming ini akan menciptakan tekanan untuk memperbaiki diri hingga kepada tingkatan yang dapat diterima oleh publik," kata Wahyu.

Berkaca dari pelaksanaan tahun sebelumnya, kata Wahyu, SPI berhasil mengungkap temuan-temuan celah korupsi di berbagai instansi. Berbagai temuan itu akhirnya mendorong perubahan kebijakan dan regulasi. Hasil SPI juga menjadi masukan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Jika nilai reformasi birokrasinya jelek, maka otomatis insentif untuk instansi tersebut juga berkurang. Mau tidak mau akhirnya akan dilakukan perbaikan di organisasinya," kata Wahyu.

Di tataran pemerintahan daerah, SPI memetakan wilayah rawan korupsi dengan skala warna, dari merah (sangat rentan), kuning (rentan), biru (waspada), dan hijau (terjaga). Pemetaan SPI yang bisa diakses di situs jaga.id ini diharapkan menjadi dasar acuan pembuatan kebijakan publik terkait alokasi anggaran dan insentif pemerintah pusat terhadap daerah.

"Tidak mungkin memberikan alokasi dana tanpa adanya pertimbangan tingkat kebocoran anggaran," lanjut Wahyu.

Perbedaan SPI 2022

Secara umum SPI tahun ini tidak jauh berbeda dibanding 2021. Survei akan dilakukan secara self-administered dengan kombinasi antara survei online dan computer assisted personal interview. Namun ada perbedaan di tahun ini, yaitu responden terpilih akan menerima WhatsApp (WA) blast dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke laman spi.kpk.go.id.

"WA resmi yang berbayar ini memberikan kepastian legalitas bahwa WA tersebut benar-benar dari KPK, tampilannya juga jauh lebih profesional," kata Wahyu.

Responden SPI terdiri dari internal yaitu pegawai di lembaga, eksternal yaitu publik penerima layanan, dan eksper yaitu kalangan ahli. Wahyu mengatakan, tahun ini SPI juga terbuka untuk semua orang, tidak hanya mereka yang dipilih dan menerima undangan pengisian survei oleh KPK.

"Kami mengajak partisipasi seluruh masyarakat untuk mencegah korupsi pada SPI 2022 yang disebut dengan responden partisipatif. Syaratnya orang tersebut menggunakan layanan di lembaga terkait dalam 12 bulan terakhir," ujar Wahyu.

KPK menjamin kerahasiaan data pribadi dan jawaban responden sebagaimana diatur di dalam pasal 21 Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam SPI 2022 sebagai responden partisipatif dapat mengakses melalui QR Code di bawah ini.