Berkaca dari Panggungharjo dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi

29 Maret 2022

Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien adalah hak seluruh warga negara di Indonesia. Bukan hanya di perkotaan, warga perdesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan desa yang antikorupsi. Hal ini telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan mendorong kampanye Desa Antikorupsi.

Desa menjadi perhatian KPK karena korupsi juga banyak terjadi di level ini. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I tahun 2021 ada 197 kasus korupsi, 62 di antaranya adalah korupsi di sektor anggaran dana desa.

Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Dalam data ICW lainnya bertajuk Tren Penindakan Korupsi Berdasarkan Aktor 2020, tercatat ada 132 kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

Dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi yang diterbitkan KPK, terdapat beberapa modus korupsi dalam pengelolaan dana desa di antaranya membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di atas harga pasar, meminjam sementara dana desa ke rekening pribadi, pemotongan dana desa, perjalanan dinas fiktif, mark up honorarium perangkat desa, hingga pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost.

Di buku itu juga, terdapat tata cara pencegahan korupsi melalui pemberdayaan pemerintah desa, mulai dari pengaturan regulasi hingga peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat desa. Pemerintah desa juga bisa melakukan penilaian mandiri melalui beberapa indikator yang tersedia untuk mengetahui apakah desanya memenuhi syarat desa antikorupsi.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, dalam webinar "Membangun Desa Berintegritas" pada Sabtu lalu (26/3) mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini penyaluran Dana Desa dilakukan langsung ke Rekening Kas Desa atau RKD. Bagi sebagian desa, kata Wawan, Dana Desa ini sangat besar jumlahnya. Ketidakmampuan mengelola dana desa, sekaligus tidak kuasa menahan diri dari godaan korupsi, yang akhirnya membuat banyak aparatur desa tersandung masalah hukum.

Selain keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan aparat desa mengelola uang dalam jumlah besar, penyebab korupsi desa lainnya berdasarkan buku panduan KPK adalah minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa, minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa, dan terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa.

Desa Antikorupsi Panggungharjo

Sebagai upaya mendorong nilai antikorupsi di perdesaan, KPK telah mencanangkan program desa antikorupsi pada 2021. Desa yang mendapatkan predikat desa antikorupsi pertama di Indonesia adalah Desa Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Panggungharjo berhasil memenuhi lima indikator desa antikorupsi, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan kearifan lokal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi mengatakan desa antikorupsi akan mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Hal ini hanya akan tercipta jika pemerintahan desanya bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Selama enam tahun pada 2012 hingga 2018, kata Wahyudi, Desa Panggungharjo menetapkan pembenahan pemerintahan desa sebagai prioritas utama. Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa, serta partisipasi masyarakat didorong untuk ditingkatkan. Wahyudi menegaskan, perlawanan paling utama adalah menentang politik uang secara terbuka.

"Pemerintah desa hanya bisa memandirikan dan menyejahterakan warganya ketika tata kelola desa dijalankan dengan prinsip yang baik," kata Wahyudi dalam webinar "Membangun Desa Berintegritas" yang diadakan oleh PAK KBJB dan PAK Dana Rakca.

Tata pemerintahan desa kelola yang baik, termasuk transparansi data di situs pemerintah desa, pada akhirnya akan memunculkan rasa percaya dari warga. Lalu partisipasi warga dalam mewujudkan desa yang antikorupsi akan muncul secara otomatis.

Wahyudi menjelaskan, Panggungharjo memiliki visi kemandirian desa untuk mewujudkan desa bebas korupsi. Kemandirian desa adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset yang mereka miliki.

Ada tiga aspek yang menurut Wahyudi diperlukan untuk membangun kemandirian desa. Ketiga aspek tersebut adalah kapasitas politik dan kepemimpinan, yang bersumber dari komitmen dan tekad kepala desa; kapasitas sosial, yaitu sumber daya warga manusia di desa; dan kapasitas birokrasi dan proses, yatu sumber daya aparatur pemerintah desa.

Visi kemandirian ini memberikan dampak yang signifikan, dari partisipasi warga desa yang meningkat hingga bertambahnya pemasukan bagi desa. Wahyudi mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo terbaik di Indonesia. Sebelum pandemi, kata Wahyudi, pendapatan BUMDes mereka mencapai Rp 6,7 miliar. Selama pandemi, pendapatannya juga masih positif, yaitu Rp 3 miliaran.

"Kami mampu bertahan di situasi yang sulit ini. Besarnya pendapatan ini tidak diperoleh dari pemanfaatan bentang alam," ujar Wahyudi.

Penyebab Desa yang Lamban dan Korup

Panggungharjo adalah satu dari praktik baik dalam perwujudan desa antikorupsi. Namun patut diakui, birokrasi yang lamban dan korup masih identik dengan sistem pemerintahan perdesaan. Wahyudi mengatakan hal ini terjadi karena selama puluhan tahun perdesaan tidak pernah mendapat perhatian pemerintah.

Salah satu contohnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di zaman Orde Baru. Undang-undang tersebut telah melemahkan demokrasi di desa, membuatnya sulit berkembang dan minim partisipasi masyarakat. Wahyudi mengatakan, UU 1979 ini menunjukkan kurangnya perhatian negara terhadap desa.

Kondisi ini berubah setelah munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berisikan tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik. "Sebelum (UU) tahun 2014, berapa tahun sekali aparat desa dilatih Kabupaten? Hampir tidak pernah. Jadi wajar jika kultur birokrasinya rusak. Tapi itu bukan salah Kabupaten, tapi terkait cara pandang negara terhadap desa, lalu dikoreksi melalui UU No. 6 tahun 2014," kata Wahyudi.

Penyebab lainnya mengapa birokrasi di desa lamban adalah tidak adanya jenjang karier bagi aparatur desa. Wahyudi mengatakan, aparatur desa tidak menemukan manfaat secara langsung ketika kinerja mereka meningkat, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara yang bisa naik pangkat.

Ketiadaan jenjang karier membuat aparatur desa malas bekerja, dan warga yang menjadi korbannya. Hal ini diatasi dengan reformasi birokrasi dan tata ulang pemerintahan desa. Di Panggungharjo, para aparatur desa juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan kinerja dan prestasinya.

Panggungharjo juga tidak hanya membangun relasi administratif antara aparat desa dengan warga, namun lebih dari itu. Warga tidak hanya berurusan dengan pemerintah desa dalam soal administrasi, mengurus surat-surat misalnya. Wahyudi mengatakan, Panggungharjo memperluas pelayanan publik, termasuk di bidang barang dan jasa.

"Misalnya ada anak yang tidak bisa sekolah, ada wanita hamil yang butuh perawatan, atau sampah yang butuh penanganan, maka itu menjadi urusan pemerintah desa," kata Wahyudi.

Panggungharjo tidak akan menjadi satu-satunya desa yang mendapat predikat "Desa Antikorupsi" di Indonesia. Rencananya KPK setiap tahunnya akan memberikan predikat ini untuk desa-desa berprestasi lainnya. Pada 2022, KPK akan melakukan penilaian untuk desa di empat provinsi, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali.